Kemelut Internal DPP Partai Golkar
Senin, 23 September 2013.
Jakarta - Adanya kemelut yang terjadi dalam internal DPP Partai Golkar yang pemicunya adalah bersumberkan diharamkannya pencalonan presiden dari Partai Golkar dalam Pilpres 2014 berdasarkan Rapimnas 2012 untuk di evaluasi, bahkan para loyalis Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) telah menyatakan harga mati. Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) kemudian siap layangkan surat kritisnya perihal Partai Golkar bukan milik Idrus Marham cs. kepada DPP Partai Golkar yang beralamat di Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Surat resmi KKB ’66 bernomor 23/KU/KKB ‘66/IX/2013 tertanggal 23 September 2013, pada hari Senin ini juga akan dilayangkan kepada DPP Partai Golkar. Demikian rilis KKB ’66 disampaikan kepada pers (23/9/2013).
Bermula dengan merujuk pada pemberitaan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham saat menggelar jumpa pers pada 17 September 2013 di Gedung Nusantara I DPR Lt 12, Senayan, Jakarta, didampingi Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo dan salah satu Ketua OC Rapim-nas Partai Golkar, Eddy Kuntadi. “Dimana Idrus Marham saat itu mengingatkan, tugas Wantim Golkar itu memberikan pertimbangan kepada DPP, bukan lagi memberikan opini kepada publik karena sudah diatur dalam AD/ART Golkar dan yang harus dperhatikan sungguh-sungguh. Maka bila ada yang bertentangan dengan aturan, tentu juga Idrus Marham dan kawan-kawan akan memberikan perlawanan, siapapun orangnya”, tutur Ketua Umum KKB ’66 Binsar Effendi Hutarabat.
Pernyataan Idrus Marham itu dalam rangka menanggapi statemen Ketua Wantim Akbar Tandjung, perihal perlunya DPD Golkar kabupaten/kota diundang dalam Rapimnas mendatang dan Idrus Marham meminta jangan diajari untuk tidak taat azas dan melanggar aturan. Begitu pula tentang adanya daerah yang meminta pencapresan ARB dievaluasi, Idrus Marham justru menyatakan, jika ada opini yang meminta pencapresan ARB dievaluasi, itu tidak benar dan tidak ada.
Sementara Akbar Tandjung di sela-sela acara peringatan HUT KAHMI Ke-47 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 17 September 2013 malam, menyampaikan hal wacana mengevaluasi ARB sebagai Capres dapat disampaikan dalam Rapimnas Golkar pada Oktober 2013. Menurut Akbar Tandjung, usulan itu sah asalkan diimbangi dengan alasan yang relevan. Akbar Tandjung menjelaskan, dalam Rapimnas, semua kader yang hadir dapat menyampaikan gagasan serta masukannya untuk kepentingan bersama. Atas pertimbangan, Rapimnas adalah forum tertinggi setelah Munas. Kader diberikan keleluasaan untuk ikut terlibat dalam pembahasan penting yang menjadi fokus Partai Golkar. “Artinya apa yang salah dikatakan Bang Akbar dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar”, ketus Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966.
Dalam surat resmi KKB ’66 itu, Pengurus Pusat KKB ’66, yang secara perorangan sebagian besar adalah kader fungsional Golkar, baik yang struktural maupun non-terstruktural. Menurut Binsar Effendi, kembali terpanggil untuk Idrus Marham yang Sekjen DPP Golkar dan kawan-kawannya, agar menjaga etika dan memelihara sikap saling menghormati terhadap setiap kader. “Tidak terkecuali dengan Akbar Tandjung, yang justru harus lebih dihargai dan dihormati. Hal ini perlu disampaikan oleh KKB ’66 sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kewajiban moral untuk senantiasa bisa tetap mengawal dan memajukan Partai Golkar” tutur Binsar Effendi.
Bukan sebaliknya, cuma untuk mengawal dan mempertahankan orang-perorang, yang jika mempengaruhi kemerosotan elektabilitas bahkan turunnya jumlah kepercayaan terhadap partai kemudian cuci tangan. Bahkan, mungkin saja lari dari tanggungjawab. Statemen Idrus Marham, kata Binsar Effendi, merupakan cermin pemaksaan kehendak, yang dipenghujungnya mereka adalah orang-orang yang tergolong mudah cuci tangan dan gampang pula lari tanggungjawab. “Sehingga, sebaliknya Idrus Marham kembalilah ke jalan yang lurus. Bagaimanapun semua kader Golkar tahu jika dalam arena reformasi di tahun 1998, tanpa perjuangan Akbar Tandjung yang konsisten, maka Golkar bisa bubar” tandasnya.
Sebagaimana diketahui bersama pula, lanjut Binsar Effendi, Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh TNI Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kehidupan politik. “Disitulah para aktivis Angkatan 1966 dalam memperjuangkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 10 Januari 1966, lalu banyak bergabung dalam Sekber Golkar. Ini adalah realita perjalanan sejarah panjang Partai Golkar, dan janganlah Idrus Marham naifkan”.
Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Presiden Soeharto), salah satu peserta Pemilu adalah Golongan Karya, dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, aku Binsar Effendi, “Karena dalam pemerintahan Soeharto, selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar”.
Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa perlu ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya semasa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden BJ Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-Perjuangan.
Pembaruan pun disamping dikandung maksud untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai Golkar yang mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif, yang disebut Paradigma Baru Partai Golkar berdasarkan Keputusan Rapim IV Partai Golkar Tahun 2000. “Dengan paradigma baru, maka Partai Golkar diharapkan menjadi Partai Politik modern dalam pengertian yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai “Partainya Penguasa” (the Ruler’s Party) yang hanya menjadi mesin Pemilu atau alat politik praktis hanya untuk melegitimasi kekuasaan semata, sebagaimana dalam paradigma lamanya” ungkap Binsar Effendi.
Paradigma baru Partai Golkar ini, menurut Binsar Effendi, telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar. “Langkah-langkah pembaharuan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan ditangan anggota. Yaitu mekanisme pengam-bilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung.
Melalui mekanisme yang demokratis inilah, maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin partai. Sebab dalam perspektif demokrasi, kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua. Sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu” lanjutnya.
Dalam menimbang Golkar (16%) sebagai partai dengan elektabilitas kedua terbesar, yang “bertubuh gede” dengan “kepala kecil”, karena elektabilitas ARB lebih sering di bawah 10% (atau, 7%) memiliki elektabilitas lebih rendah dari suara Golkar itu sendiri, menurut Binsar Effendi telah menantang KKB ‘66, yang menghendaki proporsionalitas antara elektabilitas Capres Golkar dan elektabilitas Partai Golkar. “Yang diharapkan, potensialitas partai yang pernah berkuasa bersama Presiden Soeharto selama 30-an tahun itu, akan mendorong figur yang ikut menjadi lokomotif gerbong politik Partai Golkar. Artinya lagi, banyak konstituen Partai Golkar di akar rumput yang tidak akan memilih ARB jadi Presiden RI dalam Pilpres 2014 itu, haruslah tidak diharamkan apalagi dianggap harga mati” imbuhnya.
Simbiosis mutualis elektabilitas ARB terhadap elektabilitas Golkar yang ada atau tidak adanya, tampak kembali menghidupi suara yang berbeda dalam pencapresan ARB di pelosok tanah-air. Popularitas dan mesin media yang menghidupi ketokohan ARB, belum cukup bagi ARB untuk bergeser ke dua besar atau runner-up. “Mungkinkah suara berbeda dalam Partai Golkar akan menghidupi situasi politik lain dalam bakal calon Presiden dari Partai Golkar? Kami di KKB ‘66, tentu tidak ingin Partai Golkar maupun Capresnya berakhir hanya di posisi tiga besar. Sebaliknya, opsi politik masih terbuka untuk berlaga secara kompetetif” tegas Ketua Umum KKB ’66 ini.
“Dan kami di KKB ’66, sangat menghendaki alternatif yang memberi ruang kompetisi, sebelum laga politik benar-benar usai. Artinya apa? Artinya, pencapresan ARB dari Partai Golkar memang sangat membutuhkan dievaluasi, jangan diharamkan apalagi dianggap harga mati hanya karena sudah menjadi keputusan Rapimnas 2012. Kalau konsisten atas jargon politik Partai Golkar ‘Suara Rakyat, Suara Golkar’, maka adanya suara rakyat yang masih mencintai Partai Golkar wajib di dengar, sebagaimana Ketua Wantim bang Akbar mendengar dan menangkap aspirasi tersebut dan yang secara konsisten menyampaikannya ke ruang publik sebagai bukti Bang Akbar itu peka atas kehendak konstituen Partai Golkar. Bukan kemudian oleh Idrus Marham dan kawan-kawan dijadikan musuhnya. Enggak usah jauh-jauh Idrus cari yang akan memberikan perlawanan. KKB ’66 siap menantang Idrus cs!” tantang Binsar Effendi geram.
Jika tetap dipaksakan, jangan salahkan siapa, jika pada Pemilu Legislatif 2014 Partai Golkar tidak mampu memenuhi target perolehan suaranya dari rakyat, hanya karena sebagian besar rakyat tidak bakal memilih ARB menjadi Presiden. “Ini adalah indikasi, bukan lagi prediksi. Ini adalah realita politik, bukan menjadi asumsi publik semata. Demikian kira-kira manifestasi surat resmi KKB ’66 yang lebih bersifat mengingatkan Idrus Marham cs. dan demi kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2014. Jika tetap diabaikan dan tidak di evaluasi pencapresan ARB, KKB ’66 akan gulirkan mosi tidak percaya dan menuntut Idrus turun dari Sekjen DPP Partai Golkar”, pungkas Ketua Umum KKB ’66, Binsar Effendi Hutabarat menyudahi keterangannya pada pers. (lintasan66)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar