23 kasus dugaan korupsi Yance
23 kasus dugaan korupsi Yance (Irianto MS Syafiuddin) :
1.Pengadaan komputerisasi sekolah [disdik] +/- Rp 5 milyar yang telah diterbitkan dengan SP3 bodong oleh Kapolres Mashudi pada Agustus 2009.
2.PPK IPM +/- [Disdik] Rp 7,2 milyar yang tidak tuntas di Kejati Bandung.
3.Dana PLS +/- Rp 2 juta/kelompok -- Disdik [dari Rp 8 juta menjadi Rp 6 juta] tenggelam di Kejari Indramayu.
4.Break Water [Diskanla] +/- Rp 10, 2 milyar yang macet di Polda Jabar
5.Black rekening dan belkis PDAM +/- Rp 11 milyar lebih yang tenggelam tersangkanya (Dirut PDAM Suyanto) di Kejari Indramayu dan Kejati Bandung.
6.Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) - Bag. Keuangan Pemda, +/- Rp 607 juta yang tenggelam di Polres Indramayu padahal proses penyelidikannya dilakukan dengan penyitaan (penggreban) di hotel Prima Indramayu oleh polres Indramayu.
7.Dana makan minum kepentingan politik [Setda] +/- Rp 6 milyar lebih menghilang di Kejati padahal sudah semua dilakukan pemeriksaan tinggal menetapkan tersangkanya (mantan bupati yance).
8.Jembatan pecuk tahap 1 dan 2 [Bina Marga] +/- rp 4,3 milyar, tenggelam di Polres Indramayu dan polda jabar.
9.Pltu: mark up luas tanah dan mark up harga tanah [P2TUN] +/- Rp 40, 32 milyar, tenggelam di kejagung padahal mantan bupati yance statusnya sudah menjadi tertasngka.
10.Dana koordinasi memetieskan kasus ijazah sarjana aspal sip ut [bupati yance] +/- 165 juta.
11.Apbd gate -- porda ix tahun 2003 +/- rp 40 milyar lebih, menghilang di kejati dan kejagung.
12.Ijazah sarjana ileggal dan kelas jauh yang diluluskan menjadi cpns-pns dengan sk. Bupati dari stikes muhammadiyah jatibarang, staisa, unma, taman siswa dll, yang telah merugikan keuangan negara.
13.Dana apbd melalui dinas/skpd setiap bulannya untuk dpd partai golkar dengan besaran variatif tergantung anggaran skpdnya selama bupati yance +/- 2 juta/dinas/skpd senilai +/- rp 20 milyar belum ada tindak lanjut di kpk.
14.Dugaan ijazah ilegal [tidak sah keabsahan ijazahnya karena kelas jauh] bupati tahun 2002, yaitu se, sehingga untuk mm, msi, dan doktornya dari upi bandung [th. 2009] juga tidak sah belum ada tindak lanjut di polda jabar dan mabes polri.
15.Ijazah aspal yance dari universitas terbuka untuk sip-nya menghilang di polda jabar.
16.Pengadaan tanah water boom bojongsari tenggelam di kpk.
17.Out bon ke mekarsari bogor, out bond linggarjati, pelantikan bupati menjadi ketua dpd p. Golkar tingkat i jabar di bekasi, out bon di magelang, out bond di pangandaran dst yang menggunakan dana dan fasilitas negara (apbd).
18.Kasus al-qur'an, yang tenggelam di polda jabar.
19.Penggusuran tanah milik dan pemalsuan sertifikat hak milik untuk pembangunan proyek jalan raya pantura.
20.Pengrusakan fasilitas negara [publik] oleh (ketua) pemuda pancasila dan knpi menjelang pilgub 2007/2008, yang menghilang di tangan polda jabar.
21.Dana csr 2010 dari pertamina yang dipakai untuk kepentingan politik dengan status tersangka rinto waluyo (kepala dppkad) yang ditetapkan kejari indramayu (bupati hj. Anna sophanah -- yance tak tersentuh), tenggelam di kejari dan kpk.
22.Dana apbn +/- rp 4,3 milyar oleh warjo (kepala dinas perdagangan, koperasi & ukm) tahun 2008 untuk pembangunan gedung upk di 12 kecamatan ternyata tidak dibangun, sama sekali belum tersentuh.
23.Penyalahgunaan dana apbd dan dana bos (bantuan operasional sekolah) untuk kepentingan politik yance pada pilgub jabar, 24/2/2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar